black white green blue red orange yellow navi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengumumkan dan menetapkan pembentukan fraksi-fraksi dalam apat paripurna, Selasa (17/9/2024). Berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tujuh partai bisa menjadi fraksi sendiri sementara dua parpol yaitu PDIP dan PKB bergabung menjadi satu fraksi.Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD Provinsi Sumatera Barat paling sedikit lima orang, dapat membentuk fraksi sendiri. Sedangkan anggotanya kurang dari lima orang dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak dua Fraksi Gabungan"Berdasarkan ketentuan tersebut maka DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2029 berjumlah delapan fraksi," kata Irsyad.Delapan fraksi yang terbentuk tersebut adalah PKS dengan anggota 10 orang. Kemudian Fraksi Gerindra juga berjumlah 10 orang, Golongan Karya dengan jumlah anggota 9 orang, Partai Nasdem juga 9 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki 8 orang anggota dan Fraksi Demokrat juga 8 orang.Selanjutnya Fraksi PPP dengan jumlah anggota 5 orang bisa membentuk satu fraksi sesuai jumlah komisi di DPRD Sumatera Barat yaitu lima komisi. Terakhir, PDIP memiliki tiga kursi harus bergabung dengan PKB yang juga memiliki tiga kursi bergabung menjadi fraksi dengan jumlah anggota menjadi 6 orang."Meskipun Fraksi bukan merupakan Alat Kelengkapan DPRD namun memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menentukan arah kebijakan Lembaga dan anggota dewan. Jika fraksi belum terbentuk maka Alat Kelengkapan DPRD (AKD) juga belum bisa dibentuk karena anggota AKD berasal dari fraksi-fraksi yang diusulkan secara proporsional," kata Irsyad.Dalam rapat paripurna tersebut sekaligus juga diumumkan pimpinan dari delapan fraksi tersebut. Fraksi PKS dengan truktur Penasehat Drs. H. Muhidi, MM, Ketua H. Irsyad Syafar Lc. M.Ed, Wakil Ketua H. Mochklasin, S.Si, Sekretaris Syofyan Hendri, S.PDI, MM dan Bendahara Gustami Hidayat, SP. Kemudian Fraksi Gerindra dengan PembinaEvi Yandri Rajo Budiman, Ketua Khairuddin Simanjuntak, Wakil Ketua Verry Mulyadi, SH dan Sekretaris Mario Syah Johan. Berikutnya, Fraksi Partai Golkar diketuai Yogi Pratama, SE, Wakil Ketua Zulkenedi Said, S.Sos. SH. M.Si, MM.MAP, Sekretaris Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz dan Bendahara Hj. Zaksai Kasni, SE.MM. Fraksi NasDem diketuai oleh Endarmy, Wakil Ketua H. Abdul Rahman dan Sekretaris Erick Hamdani, SE Dt. Ambasa. Selanjutnya Fraksi PAN dengan Penasehat H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH, MM, Ketua Muhayatul, SE. M.Si, Wakil Ketua H. Muzli M Nur, S.Pd dan Sekretaris H. Daswanto, SE. Fraksi Partai Demokrat diketuai oleh Doni Harsiva Yandri, SIP. ME, Wakil Ketua Jefri Masrul, SE, Sekretaris H. Gino Irwan dan Bendahara Benny Saswin Nasrun, SE. Kemudian, Fraksi PPP diketuai Sawal Dt. Putiah, SH, Wakil Ketua H. Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, SE.M.Si dan Sekretaris Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si. Terakhir, Fraksi PDI-Perjuangan dan PKB diketuai Albert Hendra Lukman, SE dengan Wakil Ketua Firdaus, SH.i dan Sekretaris Donizar.Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dalam rapat paripurna tersebut menyatakan, Pemerintah Daerah menyambut baik dengan telah terbentuknya fraksi-fraksi di DPRD Sumatera Barat. Dia mengungkapkan, posisi fraksi di DPRD merupakan wadah penghubung untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, terutama untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakili."Fraksi mempunyai peran yang sangat strategis antara lain memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD baik diminta maupun tidak diminta, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota fraksi, memberikan pandangan umum tentang pengambilan keputusan persetujuan, penolakan, atau kebijakan lainnya," ungkap Audy.Dia menyampaikan, pemerintah daerah sangat yakin dan percaya posisi strategis dari fraksi-fraksi dalam menentukan anggota yang akan ditempatkan dalam AKD akan selalu mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja setiap anggota DPRD. " Disinilah letak peranan strategis dari fraksi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, harus ada kesesuaian antara kompetensi dan pengalaman anggota DPRD dengan alat kelengkapan yang akan ditempatkan," ujarnya. 01
Yogyakarta, suarapasar.com : Sejumlah fraksi DPRD DIY menyoroti rencana upaya Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan di DIY pada tahun 2025 mendatang.
Sorotan itu diantaranya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan,Fraksi PKS, dan Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD DIY dengan agenda pemandangan umum Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan RAPBD 2025, Kamis (31/10/2024).
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan fraksi dibacakan juru bicara, Andriana Wulandari mengatakan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah menetapkan Tema Pembangunan yaitu “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”
Dari Tema Pembangunan tersebut diatas, PDI Perjuangan melihat bahwa Pembangunan Daerah ditekankan pada tujuan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang dimaknai sebagai sebuah “Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran”.
“Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif tidak hanya sekedar dimaknai pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran, namun juga membuka akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan dari kelompok rentan pembangunan antara lain: masyarakat miskin, kaum disabilitas, lansia, perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat terdampak lainnya dari adanya pembangunan,” kata Andriana.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 menetapkan Prioritas Daerah diantaranya penurunan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan Antar Kelas Sosial dan Antar Wilayah, yang tentunya dalam kerangka upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan, merupakan niat mulia yang patut kita dukung bersama sebagai bentuk pengabdian kita semua kepada Tuhan, kepada Bangsa dan kepada Tanah air.
“Orang tidak dapat mengabdi pada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin.” Soekarno, 23 Oktober 1946,” lanjutnya.
PDI Perjuangan berpandangan upaya penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi membutuhkan peran kolaboratif dari Pemerintah, DPRD, serta sektor dunia usaha terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu menyerap hasil produksi masyarakat sebesar-besarnya.
“Sehingga skema pemberdayaan masyarakat berada dalam master plan yang berkelanjutan.Seberapa besarkah tingkat optimisme Pemerintah Daerah dalam mencapai target pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, terutama Penurunan Angka Kemiskinan, Angka Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah, mengingat berkurangnya Pendapatan dan Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya?” tuturnya.
Fraksi PKS melalui juru bicara Muhammad Syafii mempertanyakan perbedaan target penurunan angka kemiskinan pada APBD tahun 2024 sebesar menjadi 10,16% dengan target turun pada tahun 2025 dengan target 10-10,50.
“mohon penjelasan langkah-langkah dalam penurunan angka kemiskinan dan usaha apa saja untuk menaikan pendapatan warga miskin di DIY?,” kata Muhammad Syafii.
Fraksi PKB dalam pandangan umum dibacakan Ketua Fraksi Tri Nugroho mengatakan tema pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 adalah “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” tentu dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang DIY dalam mengatasi kemiskinan dan juga ketimpangan di DIY.
FPKB DPRD DIY menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM yang merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global.
“Selain itu, peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif saat ini. Maka dari itu, menurut kami (F-PKB) mengusulkan agar prioritas-sasaran serta program mengarah pada peningkatan SDM,” katanya. (Wds/drw)
YOGYAKARTA – Dua Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta, melakukan program internship atau magang di […]
Yogyakarta (ANTARA) - Langkah Presiden Joko Widodo dengan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara negara, mendapatkan dukungan penuh PDI Perjuangan. Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menegaskan dukungan kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara penting, utamanya dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik "Harapan PDI Perjuangan, lewat kebijakan peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan support UMKM, sebab jika menengok data 98 persen perekonomian bergerak karena aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Butuh aparatur yang SDM mumpuni, konsisten dalam melayani UMKM," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Jumat, 18/8/2023. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menilai harus ada kesetaraan aparatur dan kesejahteraan rakyat, kalau tidak, maka ada kesenjangan aparatur di dinas provinsi dengan relasinya untuk melayani pelaku UMKM. Untuk itu, PDI Perjuangan dalam rangka dukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat DIY, perlu dibarengi dengan kesejahteraan aparatur nya, ASN nya harus sejahtera juga. Jika melihat data kepegawaian baik ASN maupun tenaga bantu di pemerintahan DIY, ada PNS sebanyak 9497 dan P3K ASN 819. Lalu untuk tenaga P3K DIY atau tenaga bantu jumlahnya 3010 dan tenaga otsorsing (data awal 2022) 3002. "Fraksi PDI Perjuangan DIY berikan apresiasi usulan menaikan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 8 persen seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota APBN 2024, di daerah harus di breakdown lebih detailnya," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan guna meningkatkan perekonomian nasional salah satu penggeraknya kemampuan, kapasitas belanja per kapita. "Semakin sejahtera para ASN, semoga makin tingkatkan kinerja dan kualitas layanan publik nya," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui peningkatan gaji ASN dan aparatur pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada rakyat. Kinerja pelayanan semakin baik ke depan. "Adanya tambahan gaji, naiknya gaji ASN atau aparatur pemerintah tentu bisa dorong meningkatnya pemasukan aparatur. Harapan kita seiring naiknya pendapatan diikuti juga dengan kinerja kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Baiknya gaji bisa dorong bertumbuh nya perekonomian rakyat Indonesia," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM ini. (*)
